Indonesia, Green or Greed Economy?

Perbandingan visi misi Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta dalam hal konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. 

 

Jokowi-JK unggul dalam penjabaran visi-misi terkait perlindungan SDA dan biodiversitas, penegakan hukum lingkungan, dan isu lingkungan global. Program Jokowi-JK dalam pemanfaatan SDA melihat dari sisi pembangunan berkelanjutan, sementara program Prabowo-Hatta menitikberatkan dalam pembangunan infrastruktur.

 

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sebesar 6.5% di tahun 2011, dan laporan World Bank menyebut Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kesepuluh di dunia. Sayangnya, hal ini diiringi dengan kesenjangan yang makin membesar antara kaya dan miskin. Kesenjangan ekonomi dan sosial, merupakan pertanda bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Pemerataan ekonomi belum berhasil.

Kemungkinan Indonesia untuk menjadi negara utama di Southeast Asia dalam hal ekonomi cukup besar. Akan tetapi, semua tergantung pada siapa yang akan membawa Indonesia ke lima tahun ke depan. Terlepas dari kampanye negatif dan positif yang pastinya sudah menyesakkan ruang publik dan media sosial anda, cara terbaik untuk memfilternya adalah melihat apa program yang ditawarkan secara objektif. Lalu berbekal dokumen visi-misi yang dijanjikan, saat mereka sudah menjabat sebagai rakyat kita bisa mengawal dan ‘menagih’ janji mana yang belum berhasil direalisasikan.

Di sini saya membandingkan program yang ditawarkan dua calon presiden Indonesia, Jokowi dan Prabowo, dalam bidang lingkungan. Membuka artikel dari sudut ekonomi memang saya sengaja. Sektor kehutanan dan pertambangan merupakan salah satu penyumbang utama GDP. Akan tetapi, ekonomi kerap kali di pertentangkan dengan konservasi lingkungan. Sehingga bicara mengenai lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia tidak akan pernah lepas dari hal ini.

Bekal saya adalah dokumen visi-misi kedua capres yang bisa diunduh di web KPU. Visi-misi Jokowi-JK dituangkan dalam 41 halaman, lalu diuraikan ke dalam 7 misi dan 9 agenda prioritas. Sementara, Prabowo menjabarkan visi-misinya lebih ringkas dalam 9 halaman, dengan 3 misi dan 7 agenda prioritas. Jokowi-JK akan meringkas 41 halaman ini menjadi 12 halaman, tapi untuk kebutuhan analisis saat ini saya rasa dokumen ringkasan nanti tidak akan banyak berubah. BIla ada perubahan mendasar, tulisan ini nantinya akan saya revisi.

Proses komparasi saya lakukan dengan membandingkan kalimat dan frase di dalam dokumen kedua calon terkait lingkungan dan sumber daya alam. Program utama dalam bidang lingkungan untuk Jokowi-JK dijabarkan di dalam bagian ‘Berdikari dalam Bidang Ekonomi’ (halaman 36), no. 11. ‘Penguatan Sektor Kehutanan’ (12 rincian) dan no. 12. ‘Membangun Tata Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan’ (7 rincian). Sementara Prabowo-Hatta menjabarkan program untuk lingkungan di misi no. VII ‘Menjaga kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup’ (halaman 8) dengan 8 rincian kegiatan.

Di luar program utama tersebut, visi-misi bertema lingkungan tersebar di banyak bagian lain dari dokumen kedua capres. Untuk mempermudah komparasi di tiap bagian saya lampirkan tabel rangkuman visi-misi dan agenda yang khusus membahas lingkungan. Frase dan/atau kalimat berbau ‘lingkungan’ saya kompilasi dan membaginya menjadi dua hal. Pertama adalah Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Biodiversitas dan kedua adalah Pengelolaan SDA.

1. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Biodiversitas

Latar belakang pendidikan saya di bidang konservasi spesies langka membuat saya menaruh perhatian lebih ke bidang ini. Dari tiga spesies harimau yang kita miliki, harimau Jawa, Bali dan Sumatra, tinggal harimau Sumatra yang kita masih punya. Tidak terhitung banyak spesies lain yang berada di jurang kepunahan.seperti Badak Sumatra, orangutan dan Badak Jawa. Dari sisi etika, menyelamatkan spesies langka merupakan kewajiban kemanusiaan. Dari sisi ekonomi, keanekaragamanhayati (biodiversitas) memiliki kekayaan genetis yang mungkin kita perlukan untuk keberlangsungan peradaban manusia. Mungkin saja obat untuk HIV merupakan senyawa protein dari kutu yang hanya bisa hidup di antara rambut owa jawa.

1.1. Perlindungan keanekaragaman hayati

Image

Jokowi-JK (selanjutnya disingkat JKW-JK) memiliki lima rincian yang saya ketegorikan masuk dalam bidang ini, sementara Prabowo-Hatta (selanjutnya disingkat PR-HR) memiliki 4 rincian program. Kelima rincian program JKW-JK semuanya ada di bagian ‘Berdikari dalam Bidang Ekonomi’ no. 11 ‘Penguatan Sektor Kehutanan’. Secara singkat JKW-JK menjanjikan perlindungan lingkungan di seluruh level: spesies (sumber daya alam hayati), habitat/ekosistem, dan proses ekologi sebagai penyangga kehidupan (ecosystem services).

JKW-JK juga menjanjikan perlindungan 20,63 juta ha area berhutan, rehabilitasi 100,70 juta ha area yang tidak berhutan, tidak produktif, dan lahan kritis, serta perlindungan 1.635 spesies yang termasuk di dalam Appendix I dan II CITES. CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adalah perjanjian internasional mengenai kuota perdagangan spesies langka.

Angka ini bisa menjadi ukuran untuk mengevaluasi apakah janji di dalam visi-misi ini diterapkan bila mereka terpilih nanti. Total 20,63 juta ha area berhutan yang saya asumsikan saat ini merupakan hutan lindung (23,06 juta ha di tahun 2009), merupakan sekitar 26% dari total 88,17 juta ha hutan yang tersisa di Indonesia. Hutan lindung memang sudah memiliki status hukum konservasi, dengan secara eksplisit menyebutnya dalam visi-misi, saya harap jika terpilih pemerintahan JKW-JK akan berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan.

Salah satu implikasi terpenting dari program melindungi seluruh spesies yang termasuk di dalam Apendiks CITES adalah, hukum nasional Indonesia kini mengakui standar perlindungan yang diterpakan secara internasional. Selama ini perlindungan spesies langka mengacu pada PP No. 7/1999, implikasinya perdagangan hewan yang langka tapi tidak termasuk dalam daftar lampiran flora dan fauna PP tersebut, misalnya harimau Bengal India, menjadi sulit dilakukan meskipun seluruh spesies harimau nyatanya dilindungi secara internasional.

Program milik PR-HR menyebut konservasi biodiversitas dan hutan di dalam satu kalimat dengan rehabilitasi hutan. Program PR-HR menyebut dua macam rehabilitasi, sumber air dan hutan yang rusak. PR-HR berkomitmen melakukan reboisasi 77 juta ha area yang sudah rusak, menarik untuk dicermati bahwa PR-HR memilih spesies tanaman produktif untuk reboisasi. Bila reboisasi dilakukan di dalam kawasan lindung, tentunya pilihan tanaman terbaik adalah jenis pohon yang secara alami tumbuh di sana dan bukan tanaman industri/produktif.

Program mengenai penanaman penghasil kayu oleh rakyat dengan skala maksimal 5 ha menurut saya kurang jelas, apakah ditujukan untuk hutan rakyat, hutan lindung, dan bagaimana status dan skema kepemilikannya. Rincian no. 5 dari program PR-HR, bahwa pemegang ijin sewa pakai hutan untuk tujuan di luar pertanian disyaratkan berkontribusi membangun hutan kota, menurut saya agak sulit dipahami. Apakah luas hutan kota yang dibangun harus proporsional dengan luas hutan yang disewa-pakai, lalu mengingat kota-kota di Indonesia bahkan sulit mengakomodir pembangunan hunian, dimana bisa kita alokasikan hutan kota tersebut? Dan yang terpenting apa kontribusinya bagi perlindungan hutan.

Dengan uraian diatas, saya berkesimpulan bahwa JKW-JK lebih unggul dari PR-HR di bidang perlindungan SDA dan biodiversitas. Program uraian JKW-JK lebih komprehensif dengan secara eksplisit menyebut angka yang bisa dijadikan tolak ukur.

1.2. Penegakan Hukum Lingkungan

Image

Program PR-HR dalam bidang penegakan hukum lingkungan terangkum di rincian no.2 dari agenda ‘VII. menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup’. Di sini PR-HR menyebut penindakan tegas terhadap pencemaran lingkungan, tapi kurang jelas kaitannya dengan frase berikutnya ‘keanekaragaman hayati dan flora serta fauna…’.

Program JKW-JK dalam bidang penegakan hukum lingkungan tersebar di tiga bagian, di dalam agenda praktis dan dua dari trisakti (berdikari dalam bidang ekonomi dan berdaulat dalam bidang politik). JKW-JK memiliki uraian yang lebih menyeluruh, penegakan hukum lingkungan di agenda no. 1 dikatikan dengan mengamankan kepentingan negara dalam bidang sumber daya alam. Sementara uraian di agenda no. 4, penegakan hukum lingkungan dikaitan dengan reformasi sistem hukum. Penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging dikaitkan langsung dengan bidang ekonomi di trisakti pertama, ‘berdikari dalam bidang ekonomi’.

Penguraian yang komprehensif mewujudkan sistem dan penegakan hukum berkeadilan di bidang lingkungan ada di trisakti kedua, ‘berdaulat dalam bidang politik’. Isi uraiannya adalah menginisiasi perangkat payung hukum dan satuan tugas khusus, program penyadaran masyarakat, alternatif pekerjaan, mengamankan jalur transportasi, dan menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu.

Saya harus berikan apresiasi untuk dua uraian terakhir. Terkait penegakan hukum lingkungan secara konsekuen, JKW-JK dengan eksplisit menyebutkan bahwa hal ini akan dilakukan tanpa kekhawatiran kehilangan investor. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintahan akan berpihak pada usaha mengeliminir kerugian dari ‘korupsi’ lingkungan dibandingkan dengan keuntungan ekonomi investor asing. Di uraian terakhir, JKW-JK mengaitkan kritisnya bahaya kemanusiaan yang dialami Indonesia saat ini karena disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.

Dari seluruh uraian diatas, menurut pendapat saya pribadi visi-misi JKW-JK dalam penegakan hukum lingkungan jauh mengungguli PR-HR.

1.3. Isu Lingkungan Global

Image

Presiden SBY dalam pidatonya di G-20 summit, Pittsburgh, USA tahun 2009 berkomitmen untuk untuk menurunkan tingkat emisi sebesar 26% dibawah level business-as-usual, dan 41% penurunan emisi dengan dukungan dunia internasional. Indonesia berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi karena memiliki cadangan besar karbon di dalam hutan tropis terutama hutan gambut, serta penghasil besar karbon dari deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki rencana nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK), sebuah dokumen panduan aktivitas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dalam hal mitigasi perubahan iklim sebagai isu global, program PR-HR ada di no. 8 dari agenda VII. PR-HR menyebutkan bahwa pemerintahannya akan berperan dalam upaya mengatasi perubahan iklim global. Yang menarik untuk dicermati, frase ini disambung dengan frase ‘…yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia’. Apakah ini berarti penurunan emisi akan dilakukan dengan suatu kompromi, bila iya apa bentuknya dan bagaimana mekanismenya. Patut dicermati juga bahwa enam pilar ekonomi (agenda VI visi-misi PR-HR) yang digagas Hatta Rajasa dan sekarang merupakan panduan pembangunan ekonomi jangka pendek Indonesia, dikritik karena tidak sinergis dengan rencana penurunan emisi.

Program JKW-JK dalam mitigasi perubahan iklim sebagai isu global dituangkan dalam bidang politik dan ekonomi. JKW-JK menyebutkan bahwa secara politik programnya akan mengintensifkan kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim, dan secara ekonomi akan berkomitmen untuk melihat perubahan iklim bukan hanya sebagai isu lingkungan, tapi juga isu perekonomian nasional.

Dalam bidang ini, saya kembali berpendapat bahwa JKW-JK mengungguli program yang dimiliki PR-HR.

2. Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam

2.1. Ekonomi berkelanjutan

Image

Dokumen visi-misi PR-HR tidak banyak berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Di dalam agenda VII, PR-HR merincinya di uraian no. 4 terkait sertifikasi hasil hutan, dan no. 7 terkait mendorong pertambangan menjadi ramah lingkungan dan sosial. Sertifikasi hasil hutan merupakan satu solusi untuk pemanfaatan hasil hutan yang berkesinambungan. Sedangkan mendorong pertambangan menjadi ramah lingkungan tentu hal yang penting, meskipun tidak jelas bagaimana mekanisme yang ditawarkan untuk misalnya batubara.

Dengan makin meningkatnya harga minyak bumi, batubara kerap ditawarkan sebagai alternative karena tidak semahal minyak bumi (murah untuk diekstrak) dan cadangan Indonesia cukup besar. Tapi batubara juga dikenal bukan sebagai bahan bakar yang bersih, belum ada solusi bagi penanganan CO2 dari batubara, sehingga negara yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seharusnya mengurangi konsumsi batubara kecuali ada kemajuan teknologi untuk menangani polusinya.

Sebelum sampai ke penjabaran visi-misi, dokumen milik JKW-JK menarik perhatian saya dengan dijabarkannya tiga problem pokok bangsa. Poin yang saya beri nilai positif ada pada masalah pokok bangsa No. 2 “melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional”. Di sini Jokowi-Hatta membuat kaitan eksplisit antara ekonomi nasional dengan lingkungan hidup: “…kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan,”.

Selanjutnya, JKW-JK menjabarkan pembangunan berkelanjutan di dalam trisakti ‘berdikari dalam bidang ekonomi’. Penjabarannya dibagi menjadi tiga: dalam hal pembangunan ekonomi maritim, penguatan sektor kehutanan, dan tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. 17 juta ha kawasan konservasi kelautan akan dikelola secara berkelanjutan selama lima tahun mendatang dan penambahan kawasan seluas 700 ha. Di dalam bidang kehutanan JKW-JK memiliki 8 uraian. Satu yang menarik adalah uraian khusus mengenai penyelesaian konflik agraria karena tumpang tindih perijinan. Sementara, uraian no. 9 berbicara mengenai tertib peredaran hasil hutan, kurang jelas apakah maksudnya berupa sertifikasi hasil hutan atau hal lain. JKW-JK pun menyebut tentang pemanfaatan 1,99 juta ha hutan yang belum terdata, menarik untuk ditelusuri hutan di area mana yang dimaksud. Di bidang tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, JKW-JK banyak menyebut target dalam angka yang terukur. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup 70-80%, 1.000 desa organik di tahun 2019 dan tambahan 1.000 lagi di tahun 2024, dan 80% rumah tangga menerapkan perilaku hidup lingkungan. Seluruh target ini terlihat fantastis di atas kertas, bagaimana implementasinya bila mereka terpilih masih harus dibuktikan.

Membandingkan kedua dokumen, saya berpendapat JKW-JK memberi penekanan khusus, dan ambisius, di dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang pengejawantahannya melalui green economy bila diterapkan akan menjadi terobosan bagi Indonesia. Meskipun, belum jelas bahwa memang ini arahan yang akan diambil oleh JKW-JK. Kalau kita melihat poin sebelumnya mengenai hukum lingkungan, JKW-JK menyatakan tidak akan takut kehilangan investor untuk penegakan kasus kejahatan lingkungan, saya berharap bahwa jalan ekonomi yang berwawasan lingkungan memang yang akan dijalankan oleh JKW-JK. Indonesia menggunakan banyak Nature Capital-nya untuk menggerakan ekonomi. Indonesia adalah eksportir utama migas, dan bersama dengan Malaysia adalah produsen utama minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil – CPO). Sistem ekonomi yang tidak berkelanjutan pada akhirnya akan membuat Indonesia ‘bangkrut’ sumber daya alam sebagai bahan mentah produksi. Pada akhirnya hal ini akan berimbas menjadi bencana ekologis dengan dampak sosial dan politik yang besar.

2.2. Pembangunan Infrastruktur

Image

Chatib Basri dalam wawancara dengan CNBC menyebutkan bahwa hal penting pertama jangka pendek dalam bidang ekonomi untuk presiden Indonesia selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. Dilanjutkan dengan tujuan jangka menengah pembangunan sumber daya manusia agar Indonesia tidak selamanya bersandar pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Kedua capres memiliki banyak uraian program untuk bidang pembangunan infrastruktur, saya akan membahasnya dari sudut pandang dampaknya terhadap lingkungan.

JKW-JK berencana membangun 2.000 km infrastruktur jalan baru, sementara PR-PH juga memiliki rencana yang sama dengan 3.000 km jalan baru dan 4,000 km rel kereta api. Melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), PR-HR akan melanjutkan rencana pembangunan ekonomi Indonesia melalui 6 koridor ekonomi berbekal 10,32% total APBN 2015-2019. Transportasi ke daerah yang terisolir merupakan salah satu kunci pembangunan daerah tertinggal, tapi pembangunan jalan bisa menjadi bahaya ekologis. Sebagai contoh di Sumatera, ada rencana pembangunan jalan menembus Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang disebut jalur ekonomi, sebagai implementasi dari MP3EI. Jalan yang menghubungkan Kerinci dan Renah Kemumu ini akan dibangun memotong TNKS dan merusak hutan dan mengorbankan jasa lingkungan hutan sebagai sumber air ratusan ribu penduduk dan juga menjaga dari banjir. Sehingga, lokasi dimana jalan/rel kereta api dibangun menentukan apakah infrastruktur tersebut akan memberikan manfaat ekonomi, atau malah merugikan dengan rusaknya nature capital sebagai modal pembangunan berkelanjutan.

JKW-JK akan membuka 1 juta ha lahan sawah baru di luar Jawa (Agenda 7) dan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali (berdikari dalam bidang ekonomi, no.2). Sementara PR-HR akan membuka 2 juta ha lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan dan 2 juta ha lahan baru untuk bahan baku bioetanol (agenda III). Sekali lagi, dimana 2 juta (JKW-JK) atau 4 juta (PR-HR) hektar lahan ini akan berada? Sumatera dan Kalimantan sudah mengalami krisis lingkungan dengan laju deforestasi yang sangat cepat. Saya tidak menganalisis kebijakan dari sisi pertanian, tapi saya tidak melihat ada rincian kegiatan untuk meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan teknologi pertanian. Hal yang ditawarkan kedua capres lebih pada usaha ekstensif perluasan lahan. Mari kita cermati 2 juta ha untuk penanaman bioetanol milik PR-HR. Saat ini, faktor penggerak deforestasi hutan Indonesia yang utama adalah perkebunan ekstensif kelapa sawit yang juga kerap digadang sebagai sumber energi alternatif. Sudah banyak kajian menunjukkan dampak deforestasi dari kelapa sawit jauh lebih besar dari manfaatnya sebagai pengganti energi. Membuka jutaan hektar lahan baru untuk bioetanol akan menambah beban deforestasi baru di tumpukan beban yang sudah ada.

JKW-JK berkomitmen untuk melakukan reformasi agraria. Lahan seluas 9 juta ha dijanjikan untuk diserahakan melalui distribusi hak tanah dan program kepemilikan lahan. Soal kepemilikan lahan merupakan masalah pelik dengan akar masalah di warisan kebijakan agraria masa kolonial: tumpang tindih perijinan, land grabbing tanah masyarakat adat oleh konsesi perkebunan/pertambangan, tidak diakuinya hak masyarakat adat, dan berujung pada pelanggaran HAM. Selain di perusahaan, konflik agraria juga terjadi di dalam kawasan konservasi. Sepanjang 2013 terjadi 369 konflik agraria di hampir 1.3 juta ha lahan, melibatkan hampir 140 ribu keluarga. Konflik terbesar terjadi di perkebunan tapi luas wilayah terbesar adalah di sektor kehutanan, karena seluruh kawasan perkebunan adalah hasil konversi hutan. Solusi yang ditawarkan JKW-JK berupa penyerahan lahan akan menarik untuk dilihat realisasinya. Terutama dari mana 9 juta ha tersebut berasal, apakah akan mengembalikan tanah milik masyarakat adat dari pengusaha. Dan bila berasal dari kawasan konservasi akan seperti apa mekanismenya.

Di bidang pengelolaan SDA, baik JKW-JK dan PR-HR menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA. Kedua capres memiliki uraian mengenai kontrak konsesi pertambangan, yang menarik JKW-JK berbicara renegosiasi kontrak dari sisi penyetaraan keuntungan antara pemerintah dan korporasi (domestik/asing) sebagai bagian dari penguatan kapasitas. Sementara PR-HR berbicara mengenai melanjutkan ‘renegosiasi kontrak yang belum cukup berkeadilan dan prioritas bagi kontrak yang telah berakhir untuk bisnis nasional’, saya kurang paham makna uraian ini. PR-HR juga berbicara bahwa pertambangan umum dan migas tersebut akan dikombinasikan dengan instrument menjadi otoritas pemerintah pusat. Hal ini kontras dengan uraian JKW-JK dimana programnya juga berbicara mengenai peningkatan usaha pertambangan rakyat dalam pengelolaan SDA berkelanjutan. JKW-JK juga berusaha meningkatkan jumlah pengusaha tambang nasional dengan insentif fiskal dan non-fiskal, serta menaruh perhatian pada ekuitas profit pertambangan bahwa masyarakat lokal harus memperoleh manfaat langsung pengelolaan tambang.

Dari uraian diatas, saya berpendapat bahwa kedua capres melihat pentingnya pembangunan infrastruktur di dalam rencana ekonomi. Visi-misi PR-HR terlihat masih setia melanjutkan pembangunan infrastruktur mengikuti pedoman MP3EI yang sekarang sedang dijalankan dan digagas oleh Hatta Rajasa. Banyak dikritik karena MP3EI sama sekali tidak memasukkan unsur pembangunan berkelanjutan, dan tidak sinergis dengan rencana penurunan emisi. Akan tetapi satu hal yang patut diberi nilai positif adalah MP3EI juga berusaha meningkatkan pembangunan kapasitas SDM melalui beasiswa pendidikan tinggi. Beasiswa LPDP dari kementrian keuangan diarahkan untuk mendukung implementasi MP3EI.

Masih banyak hal menarik yang bisa kita bandingkan dari visi-misi kedua capres di bidang pembangunan infrastruktur ini. Saya sarankan anda untuk menilik sendiri table komparasi yang saya lampirkan, dan silahkan kembangkan analisa anda agar kita sama-sama mendapat informasi untuk lebih cerdas menentukan pilihan.

Penutup

Jokowi-JK unggul dalam penjabaran visi-misi terkait perlindungan SDA dan biodiversitas, penegakan hukum lingkungan, dan isu lingkungan global. Program Jokowi-JK dalam pemanfaatan SDA melihat dari sisi pembangunan berkelanjutan, sementara program Prabowo-Hatta menitikberatkan dalam pembangunan infrastruktur.

Lalu, green or greed? Green economy saya identikkan dengan pembangunan berkelanjutan, sementara greed economy adalah tipe pembangunan jangka pendek tanpa wawasan lingkungan. Mengutip kembali wawancara Chatib basri, pembangunan infrastruktur selayaknya diiringi dengan pembangunan kualitas SDM agar ekonomi Indonesia tidak melulu bersandar pada ekstraksi SDA dan tenaga kerja murah. Bila saya boleh berrmimpi, alangkah idealnya ide-ide pembangunan berkelanjutan di dalam visi-misi Jokowi-JK digabungkan dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kini juga digalakkan melalui MP3EI. Pembangunan infrastruktur saja, tanpa wawasan lingkungan, menciptakan gejolak sosial seperti misalnya konflik agraria dan maritim. Tipe pembangunan ekonomi semacam ini adalah greed economy, ekonomi yang ‘serakah’ karena pertumbuhan hanya diperuntukkan bagi pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi semacam ini pada akhirnya akan kolaps, seperti diprediksi oleh Club of Rome melalu ‘Limith to Growth’.

Harus juga diingat, sebagus apapun rancangan visi-misi ini, masih sebatas tulisan diatas kertas. Janji 26% penurunan emisi saja yang dinyatakan didepan masyarakat internasional ternyata masih bisa dikalahkan dengan pembangunan ekonomi jangka pendek. Akan tetapi, paling tidak dengan banyaknya uraian pembangunan berkelanjutan di visi-misi salah satu capres, saya tahu apa yang bisa saya harapkan jika nanti mereka terpilih.

Advertisements

9 thoughts on “Indonesia, Green or Greed Economy?

  1. Dian says:

    Di bagian 2.1 ada Jokowi-Hatta harusnya Jokowi-JK kali ya?

  2. ina says:

    Good analysis!

  3. Hadi says:

    Jokowi-Jk siap mnylsaikn dmpak sosial OTD jatigede??

  4. […] sini perbedaan menjadi semakin kentara. Prabowo selalu menempatkan dirinya di depan rakyat, untuk mengeksploitasi sumber daya alam guna mensejahterakan rakyat. Jokowi berada di tengah rakyat—mendengarkan dan membangun manusia […]

  5. andai jokowi dan prabowo bisa bergabung dengan jurus “Fusion” ala Dragon Ball dan menggabungkan semua sisi postifnya :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s